BUMN pangan raksasa
Kementrian BUMN berencana membuat bumn pangan raksasa yang akan lebih besar 10 kali dari bulog . Hari ini dahlan iskan mengadakan pertemuan mengenai pembahasan dengan sang hang seri, pertani dan pusri. Bumn ini nantinya bertugas mencetak sawah baru seluas satu juta hektar hingga tahun 2014.
Indonesia adalah negara agraris dengan penduduk yang amat besar maka ketahanan pangan harus dikuatkan, kita tidak boleh menggantungkan kekurangan kita dengan impor beras dari negara tetangga kita. kita seharusnya malu.
Penciptaan lahan sawah baru tidak dilakukan di jawa karena sudah penuh , harus dilakukan di luar jawa karena lahannya masih besar yang bisa dibuka. Diharapkan Indonesia tidak lagi mengimpor beras lagi dan tidak akan goyah bila sewaktu-waktu bila ada krisis pangan di dunia.
BUMN property
Dahlan iskan juga akan membentuk Bumn khusus properti. Menurut DI, kita belum memilikinya meskipun ada bumn yang memiliki properti seperti Perumnas, PT Pembangunan Perumahan, PT Adhi Karya dan PT Wijaya Karya. Namun mereka berjalan sendiri-sendiri.
Menurut beliau ada aset yang idle (nganggur) yang ada pada bumn nilainya mencapai 500 trilyun. Aset itu bisa tanah atau lahan yang dimiliki bumn tetapi tidak termanfaatkan meskipun harus membaar pajak puluhan milyar lebih Kalau dikelola dengan baik maka akan lebih produktif dan menghasilkan manfaat yang lebih besar.
Negara -negara besar selalu mempunyai bumn properti yang menduduki sepuluh besar dalam asetnya sehingga pemanfaatannyapun bisa lebih terarah dan professional
Dalam hal ini Dahlan Iskan menunjuk dirut PT KA Ignasius Johan untuk membentuk bumn properti ini karena menurut beliau keuntungan bisnis kereta api tidak berasal dari tiket semata tetapi lebih pada properti yang dipunyai kereta api itu. Hal ini terjadi di seluruh dunia termasuk di negara maju, ujarnya.
Pencegahan intervensi politik
Bumn yang belum go publik didorong untuk mengeluarkan obligasi, karena selain bisa menambah permodalan juga bumn akan wajib mengeluarkan laporan keuangan setiap tahun. Dengan demikian laporan ini akan semakin transparan dan intervensi akan berkurang.
Hal ini sejalan dengan perintah presiden SBY bahwa semua BUMN harus mengeluarkan menerbitkan laporan keuangan perusaahaan setiap tahun.
Migrasi Opex menjadi Capex
Opex (operational expenditure)atau biaya operasional, sebaiknya dikurangi dan dialihkan pengeluaran itu sebagai Capex (capital expenditure)atau belanja modal. Bagi kementrian BUMN hal ini sangat dimungkinkan bagi bumn dan demi kepentingan negara.
Jelas perbedaan antara biaya operasional dan belanja modal, karena sebagai biaa tentu hanya sebagai pengeluaran yang 'hilang' sedangkan capex akan tercatat terus sebagai investasi baru/ lanjutan .
Bila ini dilakukan maka efek multiplier akan terasa di kemudian hari. Selama ini pengeluaran opex mencapai 1000 trilyun lebih sedang capex hanya 200 trilyun.
Semoga program kerja hari ini terlaksana dengan cepat dan sukses.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar